Walkot Tangerang Selatan, Airin Rachmi (berkerudung) di acara acara pertemuan nasional di BPK RI (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)

Walkot Tangerang Selatan, Airin Rachmi (berkerudung) di acara acara pertemuan nasional di BPK RI (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)

BPK RI menggelar pertemuan nasional soal peluang dana politik melalui anggaran negara. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyebut untuk daerah selama ini telah memberikan bantuan dana bagi partai politik meski besarannya tidak terlalu banyak.

“Kami di daerah misalnya, sebetulnya ada bantuan keuangan untuk partai politik tingkat II. Sifatnya bantuan keuangan. Ini pun kita berikan, dan ini biasanya mereka usulkan dengan mengajukan proposal terdahulu,” ujar Airin.

Hal ini disampaikannya dalam acara pertemuan nasional dengan tema ‘Menata Ulang Dana Politik di Indonesia: Peluang Dana Politik Melalui Anggaran Negara’ yang digelar di Gedung BPK RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Disebutkan Airin, partai politik tingkat II atau DPD II akan mengajukan proposal untuk meminta bantuan dana tersebut. Pemda pun akan mengkaji serta menganalisa program atau kegiatan yang akan dilakukan partai sebelum memberi bantuan dana.

“Kita kaji, kita analisa sesuai aturan dan ketentuan, dan sesuai kekuatan anggaran. Kalau partai pasti mintanya banyak, tapi kami daerah tahu mana yang lebih masuk skala prioritas sehingga dengan kemampuan anggaran kita, kita pun beri bantuan,” ujar Airin.

Dana bantuan untuk parpol dari daerah ini ada mekanisme penghitungannya. Yakni, kata Airin, berdasarkan perolehan suara partai di daerah tersebut. Di pusat sendiri, bantuan yang diberikan untuk partai adalah Rp 108 per satu suara.

“Paling besar hanya sekitar Rp 70-80 juta. Itu komposisinya berdasarkan jumlah suara yang diperoleh,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Soal wacana pembiayaan partai politik melalui APBN, Airin menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Sebab pemerintah lah yang mengerti kemampuan anggarannya sendiri.

“Kalau APBN kan yang tahu pemerintah pusat. Kekuatan anggaran sejauh mana, apakah mereka mampu atau tidak kan dari pemerintah pusat,” kata Airin.

“Kalau menurut saya mana yang terbaik saja, yang penting anggaran itu jelas. Terus terukur, terus dimanfaatkan dalam rangka untuk kepentingan partai politik dengan transparansi dan penuh pertanggungjawaban,” imbuh dia.

Pembiayaan partai politik oleh APBN dinilainya akan berdampak positif bagi partai politik. Tak hanya segi operasional, tapi juga bisa berguna bagi para pemilih partai-partai politik itu sendiri.

“Yang tak kalah pentingnya, itu bisa dimanfaatkan oleh partai-partai politik dalam rangka memberikan manfaat untuk para konstituennya,” tutur Airin.

Sumber: Detik

Leave a Reply